Wakil Gubernur Sumatera Utara Ingatkan Pelaku UMKM Waspadai Pinjol dan Investasi Bodong

MEDAN-Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah meminta masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk mewaspadai berbagai praktek fintech ilegal dengan modus penipuan investasi bodong, serta pinjaman online ( Pinjol ) ilegal di tengah-tengah maraknya perkembangan industri fintech saat ini.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Musa Rajekshah saat memberi kata sambutan pada Bulan Fintech Nasional 2021 "Goverment Callaboration: Taking The Leap In Digital Era" yang diselenggarakan melalui zoom meeting yang dihadiri Ketua Asosiasi Fintech Indonesia Pandu Syarir dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa ( 7/12/2021 ). 

Baca juga: Sekda Kabupaten Asahan Kukuhkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Daerah Kabupaten Asahan

"Karena itu selain perlu pengawasan dan regulasi dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dibutuhkan kesadaran masyarakat akan ragam, manfaat dan potensi risiko penggunaan layanan keuangan fintech, " ujar Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck di Rumah Dinas Wagub, Jalan Teuku Daud, Medan

Ijeck juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ( Pemprov ) menyambut baik pelaksanaan diskusi keuangan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia di tengah-tengah upaya melakukan pemulihan ekonomi karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi dunia termasuk Indonesia mengalami kontraksi. 

Baca juga: Tinjau Kilang Padi SP3T, Bupati Simalungun: Lumbung padi di Panombean Panei dan kilangnya segera beroperasi

"Ekonomi Sumut mengalami kontraksi sampai minus 1, 07. Sektor jasa keuangan sangat diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi terutama dalam menyikapi perubahan ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital dengan perkembangan internet dan teknologi informasi saat ini yang begitu cepat, " katanya.

Sumut sendiri berupaya terus untuk menggerakkan ekonomi yang inklusif salah satunya dengan menciptakan iklim inovasi keuangan digital. "Kita bersama BI mendorong perluasan pemakaian QRIS bagi merchant, begitu juga dengan pembayaran. Dari sisi peningkatan tahun 2020, dari target Rp4, 9 triliun meningkat menjadi Rp5, 07 triliun atau tercapai 102%, " katanya.

Baca juga: Bupati Asahan Beraudensi dengan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB

Kepada lembaga keuangan dan pembiayaan juga sangat diharapkan terutama dalam membantu pembiayaan bagi UMKM. "Karena salah satu persoalan UMKM adalah masalah pembiayaan dan prosedur yang berbelit-belit, " katanya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo juga menyampaikan beberapa kendala yang sering dihadapi UMKM, khususnya di Jawa Tengah. "Masalahnya pertama pemasaran, permodalan, izin usaha atau izin edar, bahan baku dan manajemen produksi, " ujarnya.

Baca juga: Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Lingkungan Pemkab Asahan Tahun 2021

Ganjar menyampaikan UMKM bisa sukses hingga bisa ekspor jika pelaku usahanya memiliki komitmen yang tinggi. "Ubah pola pikir lebih modern berorientasi bisnis dan pahami perkembangan pasar global. Cermat membaca peluang, displin dan konsisten, berani mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengambil risiko, " katanya. (Karmel / H19 )