Anggota DPRD Sumut: Industri Pariwisata dan Perikanan Budidaya di Danau Toba Bisa Disinergikan, Pemerintah Diminta Lakukan Kajian

SIMALUNGUN-Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menyebutkan, bahwa industri pariwisata bisa bersinergi dengan bisnis budi daya perikanan untuk memajukan Pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

Baca juga: Perjalanan Panjang Suzuki: Dari Alat Tenun hingga Raksasa Otomotif Global

"Usaha budi daya perikanan selayaknya digabungkan ke industri pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba untuk mendukung kebutuhan kuliner, ”ujar Sekertaris Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara Gusmiyadi SE, melalui sambungan selulernya, Kamis (28/11/2023)

Gusmiyadi juga menyebut, bahwa budidaya perikanan juga bisa disinergikan dengan sektor pariwisata agar bisa menjadi salah satu lokasi wisata bahari. termasuk menciptakan kuliner yang muaranya juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar keramba jaring apung

Baca juga: Milenial dan Teknologi Bertani

Untuk itu, ia mendorong pemerintah melakukan kajian ulang untuk mensinergikan industri budi daya perikanan dan industri pariwisata dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang terkait agar hasil kajian tersebut nantinya bisa mesejahterakan masyarakat di kawasan Danau Toba, ”tegas Gusmiyadi

Sekertaris Komisi B DPRD Prvonsi Sumatera Utara itu juga menyampaikan, jika industri pariwisata dan usaha budi daya perikanan bersinergi, tentunya akan menambah penghasilan bagi masyarakat dan pengusaha keramba jaring apung tidak lagi hanya memelihara ikan tapi juga sudah mengelola wisata,

Baca juga: Mercedes-Benz: Ikon Kemewahan dan Inovasi Teknologi Otomotif

"Artinya tempat pengembangbiakan ikan tilapia (Nila) juga mempunyai daya tarik untuk menyasar para penikmat kuliner sekaligus membuka objek wisata baru dengan memberi makan ikan-ikan yang dibudidayakan sembari menikmati kuliner ikan air tawar rasa andaliman, ”ujar Gusmiyadi

Sementara itu, Jonner Sidabutar menyampaikan, dimasa pandemi perekonomian dari sektor pariwisata yang sedang digalakkan oleh pemerintah mendadak redup karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat dengan alasan mencegah penularan virus Covid-19

Baca juga: Berikan Solusi Loyalitas dan Keterlibatan Pelanggan Terkemuka, Capillary Umumkan Kemitraan Aliansi Strategis dengan KPMG di India

Selain itu, sektor pariwisata sangat bergantung pada kebijakan pro-mobilitas. Untuk itu, pemerintah sejatinya juga harus mulai belajar banyak dari bencana pandemi ini, terutama keterkaitannya dengan ambisi pariwisata pemerintah di kawasan Danau Toba.

Baca juga: Polres Asahan Gelar Focus Group Discussion di Aula Kantor Desa Bunut Sebrang Kec. Pulau Bandring

Pandemik memberikan pesan secara jelas, bahwa sektor pariwisata segudang anggaran yang telah digelontorkan pemerintah juga memiliki kelemahan yang justru sangat merugikan jika tidak dipahami dengan benar. Sektor pariwisata sangat bergantung dengan mobilitas masyarakat,

Artinya, sektor pariwisata sangat ditentukan oleh tingkat kunjungan wisatawan yang juga bisa mendadak mati suri karena pembatasan pergerakan manusia yang diterapkan oleh pemerintah yang menyebatkan perekonomian masyarakat melemah

Sementara, disisi lain proses ekonomi dari peternakan ikan Tilapia dan proses pengolahannya menjadi komoditas ekspor tetap bisa berjalan disaat pandemik dan pelaku usaha Keramba Jaring Apung (KJA) tetap bisa beraktifitas seperti sedia kala, ”ujar Jonner Sidabutar

Jonner Sidabutar juga mengaku, meskipun nyaris tidak ada kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba selama dua tahun masa pandemik. Produksi ikan nila masyarakat dan industri olahannya tetap berjalan dengan baik, begitu pula dengan aktifitas ekspornya tetap berjalan dengan normal, "sebutnya. (Karmel)